Sosialisasi SPSE versi 4.3 untuk penyedia barang/jasa

Home / Uncategorized / Sosialisasi SPSE versi 4.3 untuk penyedia barang/jasa

Acara Sosialisasi SPSE versi 4.3 untuk penyedia barang/jasa yang di buka oleh Kabid Informatika Bapak Khairurrijaal, SSTP dan bertempat di Aula Kominfo pada tanggal 19 Maret 2019.

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan seluruh perubahannya adalah era baru sebagai lanjutan dari reformasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Setidaknya ada 12 pengaturan baru dan 19 perubahan pengaturan tertuang dalam Perpres 16/2018 ini jika dibandingkan dengan Perpres 54/2010. Perubahan pengaturan ini patut diketahui dan dipahami secara mendasar oleh para pihak yang terlibat dan berminat terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah.

Salah satu perubahan aturan tersebut adalah modernisasi sistem pengadaan secara elektronik. Oleh karena itu LKPP meresepon dengan meluncurkan aplikasi E-Marketplace yang dapat mendukung tujuan dari Perpres 16/2018.

Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan SPSE, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah resmi diluncurkan pada Januari 2018 dan mulai di wajibkan 1 Januari 2019 di seluruh LPSE. Pengembangan versi terbaru SPSE ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar lebih transparan, akuntabel, dan kredibel. Peluncuran Aplikasi SPSE versi 4.3 ini juga merupakan bentuk transisi implementasi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbaru dimana nantinya seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pengadaan Langsung, Tender, Penunjukan Langsung, dan Swakelola) wajib dilakukan melalui SPSE.

Sebelum Aplikasi SPSE versi 4.3 diluncurkan, Direktorat Pengembangan SPSE telah melakukan uji aplikasi tersebut dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari perwakilan LPSE selaku penyelenggara sistem serta perwakilan Pejabat Pengadaan, Pokja ULP, dan PPK selaku pengguna yang berasal dari
berbagai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD).

Paralel dengan hal tersebut, Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP mewajibkan menggunakan Aplikasi SPSE versi 4.3 di semua tender di tahun anggaran 2019 yang terintegrasigrasi dengan sistem pengadaan dengan metode Tender Cepat, SIKAP (Sistim Informasi Kinerja Penyedia) maupun pengadaan langsung secara elektronik atau e-kontrak non tendering serta metodemetode pemilihan penyedia yang seluruhnya berbasis elektronik.

Seluruh perubahan tersebut harus disikapi dengan cepat oleh Pelaku Usaha di Indonesia agar tidak kehilangan informasi maupun peluang untuk memperoleh paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Related Posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

[LayerSliderWP] Invalid shortcode