Sosialisasi Peningkatan Wawasan Penanganan Konflik Di Kota Banjarbaru

Home / Komunikasi / Sosialisasi Peningkatan Wawasan Penanganan Konflik Di Kota Banjarbaru

        Sosialisasi Peningkatan Wawasan Penanganan Konflik Di Kota Banjarbaru

Pada tanggal 19 november 2018 bertempat di Aula  Linggangan Kota Banjarbaru mengadakan Sosialisasi Peningkatan Wawasan Penanganan Konflik di Kota Banjarbaru.Perwakilan  dari Diskominfo dihadiri oleh  Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Bapak M.Noor Ifansyah,SP, MAP.

Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasanantara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas
yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Pemerintah telah menerbitkan PP No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.Peraturan tersebut diharapkan dapat melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat secara optimal serta penanganan konflik sosial secara komprehensif, terkoordinasi dan terintregasi.

Melalui peraturan ini, pemerintah dan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pencegahan konflik melalui penyelenggaraan kegiatan:

  1. Penguatan kerukunan umat beragama
  2. Peningkatan forum kerukunan masyarakat
  3. Peningkatan kesadaran hukum
  4. Pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan
  5. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
  6. pendidikan dan pelatihan perdamaian
  7. Pendidikan kewarganegaraan
  8. Pendidikan budi pekerti
  9. Penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik
  10. Penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini.                                                                                                                                                                                                             Selain itu dalam melakukan pencegahan konflik, pemerintah dan pemerintah daerah harus mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat dan atau unsur masyarakat lainnya termasuk pranata adat dan pranata sosial.

 

Related Posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

[LayerSliderWP] Invalid shortcode